Proyek Pemprov Sultra Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi

f x in wa

KENDARI, HukumKita – Proses pengadaan proyek pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Olahraga Terpadu Lakidende di Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dan ketidaktransparanan perubahan hasil pemilihan penyedia pada proyek bernilai sekitar Rp35 miliar.

Pengaduan disampaikan Konsorsium Mahasiswa dan Masyarakat Merdeka (KMMM) Sultra pada Senin (19/10/2026). Konsorsium meminta aparat penegak hukum menelaah proses pengadaan untuk memastikan apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinator KMMM Sultra, Rahmat Almubaraq, mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

Menurut Rahmat, perubahan status hasil pemilihan penyedia perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai kronologi, dasar pengambilan keputusan, proses evaluasi peserta, dan kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kami meminta Kejati Sultra menelaah proses pengadaan proyek Lakidende, terutama terkait perubahan status hasil pemilihan penyedia. Setiap keputusan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki dasar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rahmat.

Dalam pengaduannya, KMMM meminta Kejati Sultra menelaah seluruh tahapan pengadaan, mulai dari evaluasi peserta, penetapan hasil pemilihan, perubahan status penyedia, hingga penandatanganan kontrak apabila telah dilaksanakan.

Konsorsium juga meminta penelusuran terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan tender, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, maupun dugaan perbuatan melawan hukum lainnya apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Rahmat menegaskan bahwa perubahan status hasil pemilihan penyedia tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Karena itu, ia meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.

KMMM berharap Kejati Sultra dapat menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran yang memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.

Perubahan Penetapan Penyedia Jadi Pokok Persoalan

Dalam proses pemilihan, PT Citra Karya Agung bersama PT Nurfita Karya Mandiri dalam kerja sama operasi (KSO) ditetapkan sebagai pemenang. PT Boriandy Putra berada di peringkat ketiga atau pemenang cadangan kedua.

Namun, setelah dilakukan peninjauan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PT Boriandy Putra dinyatakan mampu melaksanakan kontrak dan ditindaklanjuti sebagai penyedia yang akan berkontrak.

Perubahan tersebut kemudian dipersoalkan KMMM karena dinilai membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai dasar evaluasi dan pertimbangan administratif yang digunakan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra pada 26 Oktober 2026, Koordinator KMMM Sultra kembali mendesak Dinas Cipta Karya membuka dokumen review yang mendasari pengguguran peserta sebelumnya dan penetapan PT Boriandy Putra.

Kepala Dinas Cipta Karya Sultra, Lenni Kartika Indah, menjelaskan bahwa review dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen kualifikasi dan kemampuan calon penyedia dalam melaksanakan pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Biro Layanan Pengadaan Sultra, Mahadir, menyatakan bahwa Pokja menjalankan tugas sesuai batas kewenangannya, sedangkan hasil evaluasi masih menjadi bagian dari tahapan yang ditindaklanjuti PPK sesuai ketentuan.

Aspek Hukum yang Perlu Diperiksa

Dari sisi hukum, proses pengadaan proyek tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Pemeriksaan dokumen dapat mencakup dasar evaluasi peserta, berita acara hasil pemilihan, dokumen review PPK, alasan perubahan penetapan penyedia, serta status penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus didasarkan pada bukti dan dilakukan sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Dugaan persekongkolan tender, misalnya, memerlukan pemeriksaan fakta yang relevan dan tidak dapat disimpulkan hanya dari perubahan peringkat penyedia.

Demikian pula, dugaan kerugian keuangan negara harus ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan yang sah dan didukung bukti yang memadai.

KMMM Sultra meminta agar pihak-pihak yang memiliki informasi relevan dimintai keterangan sesuai prosedur hukum. Konsorsium juga mendorong penanganan laporan dilakukan secara profesional dan tanpa tebang pilih.

Hingga pemberitaan mengenai pengaduan tersebut diterbitkan, belum terdapat informasi terverifikasi dalam sumber yang dirujuk mengenai hasil pemeriksaan atau kesimpulan resmi Kejati Sultra atas laporan KMMM.

Karena itu, dugaan penyimpangan dalam tender Lakidende masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi para pihak, dan proses hukum yang berlaku.

HukumKita membuka ruang bagi Kejati Sultra, Dinas Cipta Karya Sultra, Pokja Pemilihan, PPK, serta perusahaan terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna menjaga pemberitaan tetap berimbang.

Catatan:

Prinsip hukum yang harus dijaga adalah setiap dugaan wajib diuji berdasarkan bukti, sementara pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan sesuai ketentuan hukum.

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukum Kita Newsroom.

Ikuti Kami di Instagram
Banner Iklan HUKUM KITA