Pernyataan Kontroversial Ridwan Badallah, Bisakah Berujung Laporan Pidana?

f x in wa

KENDARI, HUKUMKITA — Sebuah pernyataan di media sosial dapat memicu persoalan yang jauh melampaui perdebatan di ruang digital. Hal itu terlihat dalam polemik yang melibatkan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, dan anggota DPR RI, Ridwan Bae.

Pada Rabu (28/10/2026), sejumlah orang yang mengaku sebagai simpatisan Ridwan Bae mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Sultra di Kendari. Kedatangan mereka berkaitan dengan konten TikTok Ridwan Badallah yang dinilai menyinggung dan merugikan nama baik politikus tersebut.

Persoalan itu kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai etika pejabat publik dalam menggunakan media sosial serta kemungkinan adanya konsekuensi hukum atas pernyataan yang disampaikan kepada khalayak.

Namun, apakah pernyataan kontroversial tersebut dapat menjadi dasar laporan pidana? Jawabannya bergantung pada isi lengkap pernyataan, konteks penyampaiannya, unsur hukum yang relevan, dan bukti yang dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Berawal dari unggahan TikTok

Berdasarkan pemberitaan yang terbit pada hari kejadian, konten yang dipersoalkan memuat sejumlah ungkapan, antara lain kata “dungu”, “hoaks”, dan “pencuri jati”. Ungkapan tersebut disebut berkaitan dengan polemik yang melibatkan Ridwan Bae.

Reaksi muncul setelah konten tersebut dinilai tidak pantas dan berpotensi merugikan nama baik anggota DPR RI itu. Sejumlah simpatisan kemudian mendatangi kantor Ridwan Badallah untuk meminta klarifikasi.

Dalam situasi yang sempat memanas, Ridwan Badallah akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan akan menghapus video yang dipersoalkan dari akun TikTok pribadinya.

Permintaan maaf tersebut menjadi bagian penting dari kronologi. Namun, secara hukum, permintaan maaf dan penghapusan konten tidak dengan sendirinya menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana.

KUHP baru menjadi rujukan hukum

Untuk menilai kemungkinan konsekuensi pidana atas pernyataan yang dipersoalkan, ketentuan yang relevan perlu dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Salah satu ketentuan yang dapat dikaji adalah Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur pencemaran nama baik.

Pasal tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Untuk pencemaran secara lisan, ancaman pidananya paling lama sembilan bulan atau denda kategori II. Sementara itu, pencemaran tertulis dalam bentuk tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum diancam pidana paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III.

Meski demikian, penerapan pasal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan potongan video atau reaksi masyarakat.

Penyidik perlu menilai apakah pernyataan yang disampaikan benar-benar mengandung tuduhan terhadap orang tertentu, ditujukan agar diketahui umum, dan memenuhi unsur lain yang disyaratkan undang-undang.

Kata-kata kasar atau kritik yang menyinggung tidak otomatis merupakan pencemaran nama baik. Konteks, maksud, bentuk pernyataan, serta substansi tuduhan harus diperiksa secara utuh.

Bagaimana jika pernyataan dianggap sebagai fitnah?

Selain pencemaran nama baik, persoalan ini juga perlu dibedakan dari dugaan fitnah.

Pasal 434 KUHP mengatur fitnah dalam kondisi tertentu, yakni ketika seseorang diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak mampu membuktikannya, sementara tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Ketentuan ini memiliki unsur tersendiri dan tidak dapat langsung diterapkan hanya karena suatu pernyataan dianggap menghina.

Di sisi lain, Pasal 433 ayat (3) KUHP juga mengatur bahwa pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Karena itu, kritik terhadap pejabat atau tokoh publik perlu dinilai berdasarkan substansi dan konteksnya, bukan semata-mata dari kerasnya bahasa yang digunakan.

Dalam perkara Ridwan Badallah, penilaian tersebut membutuhkan pemeriksaan rekaman utuh, bukan hanya kata-kata yang beredar dalam potongan video.

Siapa yang dapat menempuh jalur hukum?

Persoalan lain yang penting ialah kedudukan pihak yang berhak mengajukan pengaduan.

Berdasarkan Pasal 440 KUHP, tindak pidana dalam Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, dan Pasal 437 pada prinsipnya merupakan tindak pidana aduan. Artinya, proses penuntutan untuk tindak pidana tersebut bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang menjadi korban sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks ini, apabila Ridwan Bae merasa kehormatan atau nama baiknya diserang, ia dapat mempertimbangkan langkah hukum melalui mekanisme pengaduan yang berlaku.

Namun, kedatangan simpatisan ke kantor dinas tidak otomatis menggantikan kedudukan korban sebagai pihak yang berhak mengadu. Hak dan kedudukan hukum setiap pelapor atau pengadu harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sampai informasi yang dirujuk dalam pemberitaan tersebut, belum terdapat konfirmasi yang cukup untuk menyatakan bahwa laporan pidana resmi telah diajukan atau bahwa Ridwan Badallah telah ditetapkan sebagai tersangka.

Permintaan maaf, apakah persoalan hukum selesai?

Permintaan maaf Ridwan Badallah dapat menjadi bagian dari upaya meredakan polemik. Penghapusan video juga dapat mengurangi akses publik terhadap konten yang dipersoalkan.

Namun, kedua tindakan tersebut tidak otomatis menghapus kemungkinan proses hukum. Dampaknya bergantung pada fakta perkara, sikap pihak yang merasa dirugikan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, adanya permintaan maaf juga tidak boleh diartikan sebagai pengakuan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Penyelesaian melalui dialog atau perdamaian dapat dipertimbangkan oleh para pihak sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Akan tetapi, apakah perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan yang relevan dan keadaan konkret perkara.

Etika pejabat publik di ruang digital

Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa penggunaan media sosial oleh pejabat publik memiliki konsekuensi reputasi dan tanggung jawab komunikasi.

Pejabat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan tanggapan terhadap isu publik. Namun, kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan hak orang lain serta batasan hukum.

Di sisi lain, perbedaan pendapat tidak seharusnya diselesaikan melalui intimidasi atau kekerasan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, mekanisme yang tepat adalah melaporkannya kepada aparat berwenang agar diperiksa secara objektif.

Polemik pernyataan Ridwan Badallah berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila hasil pemeriksaan menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana yang relevan. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat dipastikan hanya dari unggahan yang dipersoalkan, reaksi simpatisan, maupun permintaan maaf yang disampaikan.

Untuk memastikan duduk perkara, perlu diperoleh rekaman utuh pernyataan, klarifikasi dari Ridwan Badallah dan Ridwan Bae, serta konfirmasi aparat penegak hukum mengenai ada atau tidaknya pengaduan resmi.

Pada akhirnya, batas antara kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik harus ditentukan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku, bukan tekanan massa atau penilaian sepihak.

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukum Kita Newsroom.

Ikuti Kami di Instagram
Banner Iklan HUKUM KITA