berpotensi memperkuat jangkauan pelayanan apabila ditempatkan dalam mekanisme yang tepat.
Oleh sebab itu, FRHI perlu menempatkan legitimasi, tata kelola, dan batas kewenangan sebagai fondasi pembentukan organisasinya. Bentuk kelembagaan, AD/ART, kode etik, mekanisme penugasan, SOP, perlindungan relawan, dan sistem pengaduan perlu disusun secara cermat serta diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada tahap awal, pendekatan yang realistis adalah melakukan kajian kebutuhan, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, menyelenggarakan pelatihan, dan mengusulkan proyek percontohan sesuai persetujuan serta kewenangan pihak terkait.
Hasilnya kemudian dievaluasi secara objektif sebelum dikembangkan menjadi program yang lebih luas.
Dengan demikian, FRHI tidak membangun legitimasi hanya melalui deklarasi atau struktur kepengurusan, tetapi melalui kualitas tata kelola, kompetensi relawan, kemitraan yang nyata, dan manfaat yang dapat dibuktikan.
Dari Respons Darurat Menuju Pencegahan
Salah satu tantangan dalam pelayanan kemanusiaan adalah kecenderungan untuk bergerak setelah masalah terjadi. Padahal, banyak kesulitan dapat dikurangi melalui persiapan yang baik.
Jemaah yang berisiko mengalami kelelahan dapat dibantu melalui pengenalan kebutuhan dan edukasi sebelum keberangkatan. Hambatan komunikasi dapat dikurangi dengan informasi yang mudah dipahami. Risiko kehilangan rombongan dapat diantisipasi melalui pengenalan titik kumpul dan prosedur pelaporan. Hambatan aksesibilitas dapat diidentifikasi melalui penilaian fasilitas dan jalur yang tersedia.
Dalam kerangka tersebut, FRHI dapat mendorong budaya pelayanan yang mengutamakan pencegahan melalui prinsip:
ALERT β ASSESS β ACT β REFER β REPORT β REVIEW.
Kenali potensi masalah, nilai situasi sesuai kompetensi, lakukan tindakan yang aman dan diizinkan, rujuk kepada pihak berwenang bila diperlukan, laporkan kejadian, dan evaluasi untuk perbaikan.