Sebab, besarnya potensi energi dan kelautan tidak serta-merta menjamin kesejahteraan masyarakat apabila tidak didukung tata kelola yang baik, kebijakan yang konsisten, serta pengawasan terhadap pelaksanaan investasi.
Kepastian hukum menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Investor membutuhkan kejelasan regulasi, perizinan, dan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, masyarakat daerah juga berhak memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
Karena itu, hilirisasi industri diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketua Umum Majelis Pengurus Daerah (MPD) Pemuda ICMI Kota Tual, Fikri Tamher, S.Kom., M.M.S.I., mengapresiasi penyelenggaraan forum strategis tersebut.
Menurut Fikri, Maluku Business Forum 2026 merupakan ruang dialog dan kolaborasi untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membicarakan arah pembangunan ekonomi Maluku.
“Forum ini diarahkan untuk membahas bagaimana kekayaan sumber daya alam Maluku dapat dikelola secara optimal, memberikan nilai tambah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Bapak Jusuf Kalla sebagai Tokoh Perdamaian Maluku menjadi energi tersendiri bagi kami generasi muda untuk terus berkontribusi bagi Maluku,” ujar Fikri.
Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan konstruktif dan membuka peluang kerja sama yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah.