Dalam perkembangan pembahasan legislasi, pemerintah telah menyerahkan 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Badan Legislasi DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari pembahasan RUU perubahan atas UU Hak Cipta yang kemudian dilanjutkan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).
Sejumlah substansi yang menjadi perhatian mencakup perlindungan pencipta dan pemegang hak cipta, tata kelola royalti, tanggung jawab platform digital, hingga kepastian hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Liputan Humas +2
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum juga menyoroti empat isu utama dalam revisi regulasi tersebut, yakni perlindungan pencipta, tata kelola royalti, perkembangan teknologi digital dan AI, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.
Hal itu dibahas dalam kunjungan kerja Panja RUU Hak Cipta di Bali pada 26 Oktober 2026. Agenda KI