POTENSI SENGKETA HAK CIPTA DI ERA DIGITAL, PEMERINTAH SIAP PERKUAT REGULASI

f x in wa

HUKUMKITA | JAKARTA – Perkembangan teknologi digital membuka ruang semakin luas bagi masyarakat untuk menciptakan, mempublikasikan, dan menyebarluaskan karya. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan persoalan hukum baru, terutama terkait penggunaan karya orang lain tanpa izin, pembajakan konten, hingga pemanfaatan karya jurnalistik dan hasil kreativitas melalui kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Di tengah situasi tersebut, perlindungan hak cipta kembali menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI. Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kini memasuki tahap pembahasan bersama sebagai upaya menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Langkah ini menjadi penting karena sengketa hak cipta tidak lagi hanya berkaitan dengan penerbitan buku, musik, maupun karya seni. Persoalan juga merambah penggunaan foto, video, tulisan jurnalistik, desain grafis, hingga konten yang beredar di berbagai platform digital.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika sebuah karya diunggah ke internet, kemudian diunduh, dipotong, diedit, atau dipublikasikan ulang oleh pihak lain tanpa persetujuan penciptanya.

Padahal, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, pencipta tidak harus terlebih dahulu mencatatkan karyanya untuk memperoleh perlindungan hukum. Meski demikian, pencatatan tetap dianjurkan sebagai bukti kepemilikan apabila terjadi sengketa. Hak Cipta +1

Halaman: 1 2 3 4
1234

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukum Kita Newsroom.

Ikuti Kami di Instagram
Banner Iklan HUKUM KITA