Andri Darmawan, Advokat Sulawesi Tenggara yang Aktif Mengawal Akses Keadilan

f x in wa

KENDARI – Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., merupakan advokat asal Sulawesi Tenggara yang dikenal melalui kiprahnya dalam penegakan hukum, organisasi profesi advokat, serta pendampingan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan hukum.

Lahir di Lalonggombu, Sulawesi Tenggara, pada 30 September 1981, Andri membangun kariernya di dunia hukum dengan menekuni berbagai perkara, mulai dari sengketa pemilihan kepala daerah, persoalan pertambangan, hingga pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Data tempat dan tanggal lahirnya tercantum dalam dokumen permohonan yang diajukan ke MK.

Dalam perjalanan profesinya, Andri Darmawan dikenal aktif di Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Tenggara. Ia tercatat sebagai Ketua DPD KAI Sultra dan kembali terpilih untuk periode kedua melalui Konferensi Daerah II pada September 2021.

Di bawah organisasi tersebut, Andri turut mendorong penguatan kapasitas advokat, termasuk melalui pendidikan profesi dan pengangkatan advokat baru. Pada Februari 2026, ia tercatat mendampingi pimpinan pusat KAI dalam pengangkatan 41 advokat baru di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Andri juga dikenal melalui kiprahnya di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) Sulawesi Tenggara. Organisasi bantuan hukum tersebut menjadi salah satu wadah pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi persoalan hukum.

Salah satu kiprah Andri Darmawan yang mendapat perhatian publik adalah keterlibatannya dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pada 2025, ia mengajukan pengujian materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permohonan tersebut mempersoalkan pembatasan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat, khususnya ketika yang bersangkutan juga menduduki jabatan sebagai pejabat negara.

Dalam persidangan perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 pada Maret 2025, Andri menjelaskan kekhawatirannya bahwa rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu independensi organisasi advokat. Perkara tersebut tercatat dalam pemberitaan resmi Mahkamah Konstitusi.

Perhatian terhadap independensi profesi advokat menjadi salah satu isu yang diperjuangkannya melalui jalur konstitusional. Bagi profesi advokat, independensi merupakan aspek penting agar pembelaan terhadap kepentingan hukum klien dapat dilakukan tanpa intervensi yang tidak semestinya.

Halaman: 1 2
12

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukum Kita Newsroom.

Ikuti Kami di Instagram
Banner Iklan HUKUM KITA