Kategori: Opini
29 Oktober 2026 | Oleh Admin Hukum
HUKUMKITA, KENDARI β Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, menjaga toleransi, serta memastikan hak setiap warga negara dihormati di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ketua DPW Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sulawesi Tenggara, Muh. Iksan Saranani, menekankan pentingnya menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan […]
21 Oktober 2026 | Oleh Admin Hukum
Merek bukan sekadar nama atau logo yang melekat pada suatu produk. Bagi pelaku usaha, merek merupakan identitas yang membedakan barang atau jasa dari produk milik pihak lain sekaligus menjadi salah satu aset penting dalam menjalankan bisnis. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi […]
21 Oktober 2026 | Oleh Admin Hukum
AKARTA, METROSULTRA β Aktivitas bermedia digital kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Media sosial digunakan untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, membagikan informasi, hingga mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital tetap perlu disertai pemahaman terhadap hukum. Jurnalis, pegiat media sosial, maupun masyarakat umum perlu mengetahui batasan hukum agar […]
21 Oktober 2026 | Oleh Admin Hukum
Kebebasan bermedia sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, hingga mengkritik kebijakan publik. Namun, pengguna internet perlu memahami bahwa aktivitas di ruang digital juga memiliki batasan hukum. Unggahan berupa tulisan, foto, video, maupun komentar dapat menimbulkan persoalan hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang mengatur […]
21 Oktober 2026 | Oleh Admin Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, setelah RUU Perampasan Aset resmi disepakati sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026β2027, Selasa (6/10/2026). Habiburokhman […]