Kajati Sultra Sambangi Bombana, Perkuat Komitmen Penegakan Hukum di Daerah

f x in wa

HUKUMKITA, BOMBANA — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bombana, Selasa (27/10/2026). Kedatangannya disambut langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Penyambutan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bombana. Suasana hangat mewarnai kedatangan rombongan Kajati Sultra yang disambut melalui penampilan tarian tradisional. Bupati Burhanuddin juga mengalungkan selendang kepada Sugeng Riyanta sebagai bentuk penghormatan kepada tamu daerah.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., turut hadir dalam penyambutan tersebut.

Namun, kunjungan ini tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi antarlembaga. Di balik pertemuan tersebut, terdapat pesan penting mengenai integritas penyelenggaraan pemerintahan, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab pejabat publik dalam melayani masyarakat.

Bupati Bombana Berharap Sinergi Berlanjut

Dalam acara ramah tamah, Bupati Burhanuddin menyampaikan harapannya agar kunjungan Kajati Sultra dapat mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang berintegritas.

Burhanuddin menegaskan pentingnya menjadikan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Ia berharap kunjungan tersebut memberikan kesan positif mengenai semangat pemerintah dan masyarakat Bombana untuk membangun daerah dengan menjunjung tinggi aturan serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap, ketika Bapak meninggalkan Bombana nantinya, yang dibawa bukan hanya kesan tentang keramahan masyarakat kami, tetapi juga keyakinan bahwa Bombana memiliki semangat kuat untuk membangun pemerintahan yang berintegritas, menjunjung tinggi hukum, dan bekerja demi kesejahteraan rakyat,” ucap Burhanuddin dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang terlaksana. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pemerintahan.

Kajati Sultra: Pejabat Harus Terbuka terhadap Kritik

Usai penyambutan, agenda kunjungan dilanjutkan dengan pembekalan bagi jajaran pimpinan daerah di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta.

Dalam kesempatan itu, Sugeng Riyanta membawakan materi bertajuk Arah Pembangunan Nasional, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penegakan Hukum yang Berdampak.

Salah satu pesan penting yang disampaikan dalam kunjungan tersebut adalah perlunya komunikasi terbuka antara pejabat pemerintah dan masyarakat.

Sugeng mengingatkan bahwa pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat. Karena itu, pejabat publik harus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun kritik terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintah.

“Melayani aspirasi itu merupakan tugas kita. Pemerintah dihadirkan untuk melayani siapa pun,” tegas Sugeng, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Info Bombana pada 27 Oktober 2026.

Ia juga mendorong pejabat agar tidak menganggap kritik sebagai persoalan pribadi. Sebaliknya, kritik perlu diperlakukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Bahkan, Sugeng mendorong pejabat mempermudah akses komunikasi dengan masyarakat, termasuk melalui penyediaan nomor kontak yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak berwenang.

“Temui saja masyarakat yang mengkritik. Kalau perlu, nomor WhatsApp pejabat dibagikan kepada masyarakat. Saya sendiri selalu membagikan nomor WhatsApp,” katanya.

Pesan tersebut menempatkan keterbukaan komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang responsif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Laporan Masyarakat Harus Berdasarkan Bukti

Selain menekankan pentingnya komunikasi terbuka, Kajati Sultra juga menyoroti mekanisme penanganan laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum.

Sugeng menegaskan bahwa setiap laporan perlu ditelaah secara objektif berdasarkan fakta dan kecukupan bukti.

“Kalau cukup bukti, kami lanjutkan. Kalau tidak, kami hentikan dan kami beritahu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan menerima laporan harus berjalan beriringan dengan profesionalitas dalam menindaklanjutinya.

Artinya, laporan masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja. Namun, setiap laporan juga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Diperlukan pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh akses terhadap penegakan hukum dan kewajiban aparat bertindak berdasarkan bukti.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme tersebut juga menjadi pengingat bahwa pengawasan publik harus direspons secara proporsional, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Tata Kelola Anggaran dan Pencegahan Penyimpangan

Dalam pembekalan kepada jajaran pemerintah daerah, isu tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian.

Pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal perlu diperkuat sejak tahap perencanaan. Identifikasi risiko, pencegahan konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penegakan hukum serta fungsi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tanggung jawab pengawasan internal pemerintahan tetap berada pada mekanisme pengawasan yang berwenang.

Karena itu, sinergi antarlembaga harus dijalankan dengan tetap menjaga independensi penegakan hukum dan memastikan setiap tindakan sesuai kewenangan masing-masing.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penguatan tata kelola tersebut penting agar setiap program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kajati Turun Meninjau Program Bedah Rumah

Rangkaian kunjungan kerja Kajati Sultra juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Sugeng Riyanta bersama rombongan mengunjungi Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, untuk meninjau lokasi program bedah rumah sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat penerima manfaat.

Agenda tersebut melengkapi rangkaian kunjungan yang tidak hanya berfokus pada koordinasi kelembagaan, tetapi juga mencakup kegiatan sosial di tengah masyarakat.

Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Negeri Bombana. Di sana, Kajati meninjau sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai.

Kunjungan tersebut juga dirangkaikan dengan agenda Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

Tantangan Setelah Kunjungan

Kunjungan pejabat penegak hukum ke daerah pada akhirnya tidak hanya dinilai dari rangkaian seremoni dan pertemuan resmi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pesan yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata.

Keterbukaan pejabat terhadap kritik perlu diwujudkan melalui pelayanan yang mudah diakses. Sementara itu, komitmen terhadap penegakan hukum harus tercermin dalam penanganan laporan yang profesional, objektif, dan sesuai prosedur.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas membutuhkan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran publik.

Masyarakat pun memiliki peran untuk menyampaikan informasi, kritik, dan laporan berdasarkan fakta melalui saluran yang sah.

Dengan demikian, kunjungan Kajati Sultra di Bombana menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sinergi tersebut terletak pada konsistensi dalam menegakkan aturan, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dijalankan secara bertanggung jawab.

HukumKita akan terus mengawal isu penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukum Kita Newsroom.

Ikuti Kami di Instagram
Banner Iklan HUKUM KITA