Kasus Istri Diduga Dianiaya Mertua Usai Pergoki Wanita di Kamar Suami Berakhir Damai, Apakah Perkara Selesai?

f x in wa

salah satu anggota keluarga yang dikutip Kendariinfo pada Jumat (30/10/2026) sore.

“Sudah atur damai,” ujar salah satu pihak keluarga.

Kesepakatan ini menandai adanya upaya untuk mengakhiri perselisihan keluarga melalui jalan damai.

Meski demikian, informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci apakah kepolisian telah menerbitkan keputusan resmi terkait penghentian penanganan perkara atau apakah mekanisme keadilan restoratif telah diproses.

Karena itu, kesepakatan damai perlu dipahami sesuai kedudukannya sebagai pernyataan kehendak para pihak, bukan langsung dianggap sebagai keputusan penghentian perkara pidana.

Pandangan Hukum: Apakah Surat Damai Menghentikan Proses Pidana?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu jenis tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan peristiwa ini.

Dalam hukum pidana Indonesia, tidak semua tindak pidana memiliki sifat yang sama. Ada tindak pidana yang merupakan delik biasa dan ada pula delik aduan.

Perbedaan ini menentukan apakah keinginan korban untuk mencabut pengaduan dapat berpengaruh langsung terhadap proses hukum.

1. Jika termasuk delik biasa

Apabila dugaan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang termasuk delik biasa, perdamaian antara korban dan pihak yang diduga melakukan penganiayaan pada dasarnya tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.

Artinya, meskipun korban telah memaafkan dan kedua pihak sepakat berdamai, aparat penegak hukum tetap perlu menilai apakah perkara dapat dihentikan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Kesepakatan damai dapat menjadi pertimbangan dalam mekanisme penyelesaian tertentu, tetapi bukan dengan sendirinya menjadi dasar untuk menyatakan perkara telah selesai secara hukum.

2. Jika termasuk delik aduan

Apabila tindak pidana yang ditangani merupakan delik aduan, pencabutan pengaduan dapat memiliki akibat hukum sesuai ketentuan yang mengaturnya.

Namun, penerapannya harus melihat pasal yang disangkakan, pihak yang berhak mengadu, persyaratan pencabutan, serta batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Karena belum tersedia informasi mengenai pasal yang diterapkan dalam perkara LL, belum tepat menyimpulkan apakah kesepakatan damai tersebut cukup untuk mengakhiri proses pidana.

3. Jika diselesaikan melalui keadilan restoratif

Keadilan restoratif dapat menjadi pilihan penyelesaian dalam perkara tertentu apabila memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian dampak tindak pidana dengan tetap memperhatikan hak para pihak.

Dalam konteks kasus LL, surat perdamaian dapat

Halaman: 1 2 3 4 5
12345

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukum Kita Newsroom.

Ikuti Kami di Instagram
Banner Iklan HUKUM KITA