Apa yang Masih Perlu Dipastikan?
Untuk memperoleh kepastian hukum atas perkara ini, beberapa hal masih perlu diklarifikasi.
Pertama, apakah laporan polisi yang disebut dalam pemberitaan telah ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
Kedua, pasal apa yang digunakan atau dipertimbangkan penyidik untuk menilai dugaan perbuatan tersebut.
Ketiga, apakah tersedia hasil pemeriksaan medis yang menjelaskan kondisi korban dan tingkat luka yang dialami.
Keempat, apakah kesepakatan damai telah disampaikan kepada penyidik dan apakah telah ada permohonan penyelesaian melalui keadilan restoratif.
Kelima, apakah telah diterbitkan keputusan resmi yang mengubah atau mengakhiri status penanganan perkara.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan agar publik tidak keliru memahami arti perdamaian dalam hukum pidana.
Kesimpulan: Berdamai Belum Tentu Berarti Perkara Selesai
Kasus dugaan penganiayaan terhadap LL di Konawe Selatan menunjukkan bahwa konflik keluarga dapat berakhir melalui kesepakatan damai.
Berdasarkan informasi yang tersedia, kedua belah pihak telah menandatangani surat pernyataan damai pada 29 Oktober 2026. Korban menyatakan telah memaafkan pihak kedua, sementara pihak kedua berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
Dari sisi hubungan antarpihak, kesepakatan tersebut merupakan langkah untuk mengakhiri perselisihan secara kekeluargaan.
Namun, dari sisi hukum pidana, perdamaian tidak selalu menghapus pertanggungjawaban pidana atau menghentikan proses hukum.
Akibat hukum kesepakatan tersebut bergantung pada jenis tindak pidana, ketentuan yang berlaku, serta prosedur yang ditempuh aparat penegak hukum.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa perdamaian merupakan satu hal, sedangkan penghentian perkara secara resmi merupakan hal lain yang harus memiliki dasar hukum.
Pada akhirnya, penyelesaian yang baik bukan hanya mengakhiri konflik, tetapi juga memastikan bahwa hak korban terlindungi, kesepakatan dibuat tanpa tekanan, dan proses hukum dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
-
Referensi Hukum Resmi 1. KUHP Nasional — UU Nomor 1 Tahun 2023. Mulai berlaku pada 2 Januari 2026. JDIH BPK RI: UU Nomor 1 Tahun 2023 2. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. JDIH BPK RI: Perpol Nomor 8 Tahun 2021 3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. JDIH Kejaksaan RI: Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
HUKUMKITA — Memahami Hukum, Menjaga Keadilan.