KNPI Sultra Minta Gubernur ASR Evaluasi Etika Komunikasi Pejabatnya

f x in wa

Disisi lain, Ketua KNPI Sultra juga mengapresiasi langkah permintaan maaf yang telah dilakukan Ridwan Badallah. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya meredakan polemik dan membuka ruang untuk memperbaiki komunikasi antarpihak.

Meski demikian, organisasi ini menilai pembinaan etika komunikasi perlu menjadi perhatian bersama agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

Di sisi lain, KNPI Sultra menegaskan tidak sepakat dengan tindakan penggerudukan maupun intimidasi terhadap kantor pemerintahan oleh kelompok warga.

Menurut KNPI, penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat dalam negara demokratis. Namun, cara penyampaiannya tetap harus menghormati ketertiban, keamanan, serta hak aparatur untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor pemerintahan, tegas KNPI Sultra, harus tetap menjadi ruang yang aman bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan, KNPI mengajak agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme etik yang tersedia.

Pesan ini menjadi penting agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi tindakan intimidatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Momentum Sumpah Pemuda, Saatnya Menjaga Harmoni

Memasuki momentum peringatan Sumpah Pemuda ke-97, KNPI Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam polemik antartokoh yang dapat mengganggu persatuan daerah.

Dengan mengusung semangat β€œSinergi of Harmony”, KNPI Sultra menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, pemuda, dan masyarakat.

Organisasi kepemudaan tersebut mengingatkan bahwa energi pemuda seharusnya diarahkan untuk mendorong kemajuan daerah, mengawal kebijakan publik, dan menyampaikan kritik secara konstruktif.

Perbedaan pandangan, dalam demokrasi, merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan rasa saling menghormati maupun mengorbankan kepentingan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan sikap tersebut, DPD KNPI Sultra menyampaikan tiga seruan.

Pertama, meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melakukan pembinaan internal kepada seluruh jajaran OPD agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga etika komunikasi sebagai pejabat publik.

Halaman: 1 2 3
123

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukum Kita Newsroom.

Ikuti Kami di Instagram
Banner Iklan HUKUM KITA