Kedua, mengajak semua pihak menahan diri serta tidak memperluas polemik ke arah yang berpotensi memecah belah masyarakat Sulawesi Tenggara.
Ketiga, mengajak seluruh pemuda menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran mengenai pentingnya etika komunikasi publik, kedewasaan berdemokrasi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Pada akhirnya, polemik ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik tidak hanya membawa kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk memberikan teladan dalam bersikap dan berkomunikasi.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang profesional, sementara kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah perlu memperoleh tanggapan yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
KNPI Sultra berharap seluruh pihak dapat mengakhiri polemik secara bijaksana, sehingga perhatian publik kembali tertuju pada agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara.
HukumKita β Mengawal Keadilan, Menjaga Kepastian Hukum.