JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut memicu desakan agar proses penerbitan dokumen itu ditelusuri melalui mekanisme hukum pidana.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan suket tersebut segera diperiksa, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.
Desakan itu disampaikan Mahfud setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada Jumat (30/10/2026). Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Mahfud menilai persoalan penerbitan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak semestinya berhenti pada aspek administrasi atau putusan pengadilan.
Ia menegaskan, dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dan proses pembuatan suket harus ditindaklanjuti melalui proses pidana. Menurut Mahfud, KPU dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah perlu segera diperiksa untuk mengungkap persoalan yang berkaitan dengan dokumen tersebut.
Mahfud juga membedakan persoalan hukum penerbitan suket dengan tindak lanjut terhadap jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, langkah terhadap jabatan tersebut merupakan ranah politik, sedangkan dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan dokumen harus ditangani melalui mekanisme hukum.