HUKUMKITA, KENDARI – Polemik antara Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, dan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, menjadi perhatian Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sultra.
Di tengah dinamika tersebut, Ketua KNPI Sultra, Muh. Amsar, mengingatkan pentingnya etika komunikasi pejabat publik, penghormatan terhadap fungsi kontrol wakil rakyat, serta penyelesaian persoalan secara bermartabat tanpa memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Melalui pernyataan sikapnya, Muh. Amsar meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melakukan pembinaan internal terhadap seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dalam membangun budaya komunikasi publik yang bijak, profesional, dan bertanggung jawab.
Bagi KNPI Sultra, Kata dia, polemik ini bukan semata-mata persoalan antara dua figur publik. Peristiwa tersebut juga menjadi pengingat bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab menjaga sikap dan tutur kata, terutama ketika menyampaikan pendapat di ruang publik dan media sosial.
KNPI Sultra menyatakan menghormati hak Ridwan Bae sebagai anggota DPR RI untuk menyampaikan kritik dan masukan konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Fungsi kontrol legislatif, menurut organisasi kepemudaan tersebut, merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.
Namun, Amsar sapaan akrabnya, menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Sultra di media sosial yang dinilai bersifat personal dan reaktif.
“Pejabat publik seharusnya menanggapi kritik melalui penjelasan berbasis data, capaian kinerja, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui serangan pribadi,” terangnya.